REDAKSI:
IB,/ISTANA BHAYANGKARA-INFO
— Proses penerimaan bantuan sosial (bansos) di wilayah ini pada Oktober 2025 dikabarkan diwarnai polemik. Seorang penerima manfaat berinisial D disebut merasa dirugikan setelah muncul dugaan pernyataan tidak pantas dari salah satu oknum Sekretaris Kampung setempat.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pernyataan tersebut berisi tuduhan bahwa penerima berinisial D dianggap “tidak layak” menerima bansos karena alasan yang bersifat personal. Tuduhan itu disebut-sebut menggunakan istilah yang merendahkan martabat perempuan. Pernyataan tersebut kemudian tersebar dan sampai ke telinga D, yang diketahui juga aktif sebagai penggiat media sosial di wilayah Lampung Tengah.
Saat dikonfirmasi, D menyatakan keberatan atas tudingan tersebut. Ia menilai penilaian kelayakan penerima bansos seharusnya mengacu pada kriteria administratif dan kondisi sosial ekonomi, bukan pada opini pribadi atau isu yang tidak relevan.
“Saya merasa dirugikan secara moral. Kalau memang ada data yang kurang, seharusnya disampaikan secara resmi, bukan dengan pernyataan yang menyerang pribadi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretaris Kampung yang dimaksud belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna mendapatkan penjelasan berimbang terkait duduk persoalan tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat setempat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak dan transparan. Mereka menekankan bahwa proses penyaluran bansos harus berjalan sesuai aturan, objektif, serta mengedepankan asas keadilan dan penghormatan terhadap martabat warga.
Pemerintah kampung juga diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Transparansi dalam pendataan dan penetapan penerima bantuan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program sosial pemerintah.
Berita ini akan diperbarui setelah ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.(*)
